Overkapasitas Industri Semen Butuh Respons Kebijakan yang Tegas

16-07-2025 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/2025). Foto: Hanum/vel

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti persoalan overkapasitas yang masih membayangi industri semen nasional. Dalam kunjungan kerja kali ini,  Saleh menyampaikan bahwa persoalan ini bukan hal baru, namun belum ditangani secara tuntas.


“Ini persoalan lama yang sudah sering dibahas, diseminarkan, dan bahkan diteliti. Tapi faktanya sampai sekarang kita masih mengalami kondisi overkapasitas,” ujar Saleh usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/2025). 


Meski demikian, diketahui perusahaan-perusahaan semen tetap mencatatkan keuntungan, walau trennya menurun dalam beberapa tahun terakhir. Namun dalam hal ini Komisi VII DPR RI menilai, kondisi tersebut tetap menjadi alarm bagi pemerintah untuk dapat turun tangan dengan kebijakan yang lebih terukur dan berpihak pada stabilitas industri.


Menurut Politisi Fraksi PAN itu, salah satu langkah yang diajukan yakni moratorium pemberian izin baru pendirian pabrik semen. “Pelaku industri sangat berharap agar tidak ada lagi izin baru yang justru akan memperparah kondisi pasar,” tegasnya.


Ia juga menyambut baik kehadiran Peraturan Pemerintah terbaru yang memindahkan wewenang perizinan dari daerah ke pusat. Hal ini diharapkan membuat pengambilan keputusan lebih strategis dan mempertimbangkan keseimbangan nasional antara kapasitas dan kebutuhan. (hnm/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...